Rakyat Butuh Layanan Kesehatan Gratis, Pemerintah Malah Pangkas Anggaran

“Pertanyaannya sekarang, anggaran yang disebar sebanyak itu dengan jumlah pasien yang sudah ditangani selama tiga tahun terakhir, apakah efektif atau tidak? Kemudian pertanyaan juga, 175 kasus dalam pelaksanaan JKN itu pasiennya apakah bisa termonitor dengan baik atau tidak? sehingga kita bisa tahu, uang yang dikeluarkan pemerintah, hampir sekitar Rp 36 triliun, untuk biaya JKN itu telah memberikan suatu nilai tambah bagi sistem kesehatan kita atau tidak? ini yang harus kita lihat,” paparnya.

Dia menegaskan pemerintah dan stakeholders di sektor kesehatan perlu membangun sistem kesehatan yang efisien untuk menghadapi tantangan ke depan.

Ke depan, isu-isu krusial seperti usia harapan hidup di Indonesia yang makin lama makin tinggi sampai 71 tahun dan jumlah penduduk golongan muda yang besar (30-40 tahun, bonus demografi) menjadi tantangan tersendiri.

“Masalahnya bonus demografi itu akan menjadi bonus atau burden karena kita tahu biaya kesehatan makin lama akan makin naik. Sedangkan anak-anak muda yang tidak menjaga gaya hidupnya justru rentan penyakit, ini yang dapat membebani anggaran BPJS Kesehatan jika tidak diantisipasi dengan baik. Kita harus antisipasi isu ledakan masyarakat datang ke BPJS Kesehatan makin lama makin besar, bahkan antrean makin panjang,” ucapnya. (esy/jpnn)