Reformasi Subsidi, Poin RAPBN 2027 yang Disepakati Pemerintah dan Banggar DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dan Banggar DPR RI menuntaskan pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, sekaligus Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Dalam poin arah kebijakan belanja non Kementerian/Lembaga (K/L), disepakati adanya reformasi menyeluruh terhadap arah subsidi.

Pengelolaan subsidi diarahkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan rentan.

Kebijakan subsidi yang selama ini dinilai kurang efektif akan dirombak total, tidak boleh lagi menyasar kelompok yang tidak berhak menerima bantuan dari negara.

"Untuk itu kebijakan subsidi harus disempurnakan untuk lebih tepat sasaran," kata Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (29/6).

Subsidi sektor pertanian, khususnya pupuk dan benih, kini akan diprioritaskan untuk petani gurem.

Langkah ini dilakukan agar produktivitas petani kecil meningkat dan pendapatan mereka menjadi lebih layak.

Di sektor energi, reformasi dilakukan dengan mengarahkan subsidi agar lebih tertutup.