Remiliterisasi & Multifungsi TNI Dinilai Bakal Berimplikasi pada Demokrasi

jpnn.com - Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Tony Supriatma menyoroti adanya gejala remiliterisasi dan multifungsi TNI dalam diskusi publik bertajuk "Dinamika Hubungan Sipil-Militer dalam Negara Demokrasi: Arus Balik Reformasi TNI".

Diskusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Imparsial, Pandekha, Jurnal Prisma, dan Centra Initiative itu berlangsung di Yogyakarta, Jumat (14/11/2025).

Dalam siaran pers yang diterima, Made Tony menilai belakangan ini terjadi remiliterisasi dan perubahan besar-besaran di tubuh TNI.

"Salah satu indikasi terdekat adalah rencana penambahan sekitar 700 markas tempur di Indonesia," ujarnya.

Dia mencatat adanya kecenderungan sekuritisasi isu-isu yang seharusnya menjadi ranah sipil, seperti produksi pangan yang kini ditangani TNI dari hulu ke hilir (mulai dari pupuk, penanaman, hingga distribusi), serta penanganan demonstrasi yang dilihat dari kacamata keamanan.

Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan hingga kini menjadi Presiden, Prabowo Subianto dinilai telah memperluas kebijakan dan keterlibatan TNI di berbagai aspek kenegaraan.

Beberapa contoh kebijakan tersebut, antara lain pembentukan Kompi Produksi dan penambahan Batalyon Teritorial Pembangunan.

Lalu, pembentukan Komponen Cadangan (Komcad), target pembentukan 37 Komando Daerah Militer (Kodam) pada tahun 2029.