RI Ratifikasi ILO 188 di May Day, HMNI: Negara Akhirnya Hadir Lindungi Nelayan
Menurutnya, selama ini banyak nelayan berada dalam grey area perlindungan hukum, sehingga langkah ini menjadi fondasi untuk membawa sektor perikanan Indonesia menuju standar global.
Gema menegaskan bahwa HMNI akan terus mengawal arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, khususnya dalam sektor kelautan dan perikanan.
"Kami tidak hanya mendukung, tetapi memastikan implementasi. HMNI akan mengawal agar kebijakan ini benar-benar dirasakan nelayan, bukan berhenti sebagai dokumen negara," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa HMNI telah menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat modernisasi sektor perikanan, mulai dari penguatan rantai dingin, industrialisasi kampung nelayan melalui KNMP, hingga peningkatan nilai tambah hasil tangkapan.
Kebijakan ini mencerminkan pendekatan baru pemerintah dalam memperluas perlindungan pekerja, termasuk di sektor informal dan berisiko tinggi. Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi dan koordinasi lintas sektor.
"Kalau buruh adalah tulang punggung industri, maka nelayan adalah penjaga kedaulatan pangan laut. Negara yang kuat adalah negara yang melindungi keduanya secara setara," ujar Gema. (rhs/jpnn)
Ketua Dewan Pembina HMNI Gema Sasmita menyebut kebijakan ini sebagai titik balik penting dalam sejarah perlindungan nelayan Indonesia.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Nelayan di Sultra Diminta Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 18 Juli
- Subsidi Harga BBM Kapal 30–200 GT untuk Nelayan Pakai Dana BPDP
- Prabowo Turunkan Harga BBM Kapal 30–200 GT Jadi Rp 15.000 Per Liter untuk Nelayan
- HNSI Apresiasi Kebijakan Presiden Prabowo Turunkan Harga BBM Khusus Nelayan
- Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke Didorong Jadi Role Model Nasional
- Pertamina Patra Niaga & KKP Perkuat Penyediaan Energi Bagi Nelayan
JPNN.com




