Ribuan Honorer Non-database Minta Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu, atau...

"Setelah ada jawaban dari pemerintah pusat, kami sampaikan. Saat ini kami sedang menyusun skema pengusulan kepada pemerintah pusat, mohon bersabar," katanya.

Sebelumnya, pada akhir 2025 sebanyak 45.40 tenaga honorer baik guru, tenaga kesehatan dan teknis mendapatkan SK pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.

Tercatat jumlah tenaga honorer non-database yang tidak diperpanjang SK-nya itu sebanyak 1.129 orang, terdiri dari guru sebanyak 715 orang, tenaga kesehatan 355 orang dan sisanya tenaga teknis.

Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan kebijakan tersebut diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang di dalamnya melarang rekrutmen tenaga honorer.

"Artinya, pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pusat. Solusi terhadap mereka belum kami temukan dan kami telah menyiapkan pelatihan kerja," katanya.(ant/jpnn)