Rizal Ramli Mengaku Sudah Beber Kejanggalan SKL BLBI ke KPK
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi pada pemberian surat keterangan lunas (SKL) bagi para penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli yang pernah diperiksa KPK terkait penyelidikan kasus itu mengatakan, memang ada sejumlah kejanggalan dalam ungkapkan, memang ada kejanggalan dalam penerbitan
"Misalnya, ada konglomerat yang belum mengembalikan dana BLBI tapi sudah mengantongi surat keterangan lunas," kata Rizal kepada wartawan, Sabtu (31/1).
Selain itu, lanjutnya, ada lagi konglomerat lainnya yang mengantongi SKL BLBI setelah menyetorkan aset yang dimiliki. Hanya saja, kata Rizal, belakangan baru diketahui bahwa ternyata aset untuk melunasi BLBI itu bermasalah secara hukum dan malah menjadi urusan BI.
"Dari saya selaku menko perekonomian saat itu, KPK ingin memastikan SKL itu proses terbitnya bagaimana. Sepanjang yang saya tahu tentang BLBI dan SKL dalam masa jabatan yang singkat itu sudah saya jelaskan ke KPK," ungkapnya.
Hanya saja, Rizal belum mau buka-bukaan lebih banyak soal kejanggalan di kasus BLBI. "Kalau saya buka-bukaan di ranah publik, jadi ramai lagi negeri ini. Jadi kita serahkan saja aparat hukum mengusutnya lebih lanjut. Kepada KPK saya sudah buka semua apa yang saya ketahui," ucapnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi pada pemberian surat keterangan lunas (SKL) bagi para penerima Bantuan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dukung Kesetaraan Gender, Pegadaian Edukasi Keuangan Perempuan dalam Perayaan Hari Kartini
- Belasan Korban Kecelakaan Bus dan Kereta di OKU Timur Masih Dirawat di Rumah Sakit
- Pemkot Banda Aceh Usulkan 1.246 Formasi ASN pada 2024
- Mbak Rerie Minta Permasalahan Pungli dan Sampah Menumpuk di Lokasi Wisata Harus segera Diatasi
- Kunjungi Jepang, Sekjen Kemnaker Terus Berupaya Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM
- Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dorong Pemprov DKI Kelola Urbanisasi Secara Optimal