Rusdi Kirana: AI Harus Perkuat Ekonomi Rakyat, Bukan Hanya Simbol Kemajuan Teknologi

Dia mengingatkan agar orientasi baru pembangunan tidak dijalankan dengan pola birokrasi lama.

“Problem utamanya ada di pelaksanaan. Arahnya sudah baru, tetapi cara kerjanya jangan sampai masih lama. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.

Muhaimin juga menekankan pentingnya forum diskusi sebagai ruang untuk merumuskan langkah-langkah teknokratis dalam mengimplementasikan amanat ekonomi konstitusional, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan percepatan perkembangan teknologi.

Dia berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dan DPR, sekaligus memperkuat kebijakan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Diskusi publik tersebut merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Lahir ke-28 PKB.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusi demi terwujudnya kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai informasi, diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, ekonom, pelaku usaha, dan pemerhati kebijakan publik, yakni Menteri Keuangan Periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom sekaligus pengamat politik ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noorsy, serta Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Media Wahyudi Askar.

Turut hadir Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR sekaligus Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Anggota MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, serta Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid. (mrk/jpnn)