Rusdin Tahir: Papua Harus Dilihat Secara Utuh, Tidak Parsial

jpnn.com - Pakar komunikasi sosial politik Universitas Padjadjaran Rusdin Tahir mengatakan narasi mengenai pembangunan di Papua perlu ditempatkan secara objektif, komprehensif, dan berbasis data.

Hal itu menurutnya penting agar publik tidak terjebak pada informasi yang parsial, bias, atau hanya menonjolkan satu sisi persoalan.

Menurut Rusdin, pembahasan mengenai Papua harus merujuk pada data resmi, termasuk informasi fiskal dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan di Papua, mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembukaan akses ke wilayah-wilayah terpencil.

"Jika kita berbicara tentang Papua, maka pijakannya harus data. Pemerintah telah mengalokasikan dana dalam jumlah triliunan rupiah untuk mendukung pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat," ujar Rusdin Tahir, Rabu (13/5/2026).

Dia menilai, kebijakan Otonomi Khusus Papua merupakan salah satu bentuk komitmen negara dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Kebijakan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

"Otonomi Khusus bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan instrumen afirmatif negara untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua dalam proses pembangunan," tuturnya.

Rusdin menambahkan, pembangunan Papua tidak dapat dilepaskan dari kerja sama lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, unsur keamanan, serta masyarakat sipil perlu bergerak dalam kerangka sinergi yang sama agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.