Said Iqbal Segera Surati Menkeu Purbaya agar Pajak JHT, Pesangon hingga THR Dihapus

Prinsip utama dalam revisi tersebut yakni larangan penggunaan pekerja alih daya di perusahaan.

Namun, aturan ini memberikan pengecualian terbatas hanya untuk empat jenis pekerjaan penunjang, yakni cleaning service, security, driver, dan catering.

Untuk sektor tertentu di lingkup BUMN yang memerlukan layanan penunjang berskala nasional, Said Iqbal mengusulkan penggunaan anak perusahaan sebagai penyedia tenaga kerja.

Syaratnya, pekerja harus mendapatkan perlindungan penuh berupa hubungan kerja yang jelas, upah setara, jaminan sosial lengkap, serta hak pesangon.

"Pekerja alih daya harus mendapatkan perlindungan yang sama. Tidak boleh lagi ada outsourcing yang hanya menjadi sarana mengurangi hak-hak pekerja," kata Said.

Said Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat buruh akan terus berupaya melakukan langkah mitigasi secara aktif.

Pendekatan langsung ke lapangan dinilai menjadi cara paling efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Dia menilai kebijakan yang berpihak pada buruh harus didasarkan pada realitas yang terjadi di perusahaan.