Selasa, 23 Juli 2019 – 11:57 WIB

Sanksi Pegawai Pajak Diperkuat PMK

Rabu, 12 Januari 2011 – 11:09 WIB
Sanksi Pegawai Pajak Diperkuat PMK - JPNN.COM

JAKARTA - Mulai tahun ini, sanksi bagi pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan diperkuat dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selama ini, belum ada satupun pasal dalam PMK yang mengatur jelas tentang sanksi tegas bagi pegawai pajak yang melanggar aturan.

Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak, Robert Pakpahan, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/1), mengatakan bahwa PMK mengenai sanksi pegawai ini tercantum dalam pasal 36 (a) KUP. Yaitu tentang penegakan sanksi bagi petugas pajak yang melanggar hukum. "Dalam pasal 36 (a) KUP, ada aturan bahwa pegawai pajak yang karena lalai atau sengaja menghitung pajak tidak sesuai aturan, dikenai sanksi sesuai aturan kepegawaian. Untuk mengoperasikan aturan ini, ada PMK sebagai landasan hukumnya," kata Robert.

Maksud dikeluarkannya aturan ini, kata Robert pula, adalah untuk menjelaskan mana yang patut dihukum dan bagaimana aturan main dalam penegakan hukum tersebut. Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan pengawasan terhadap petugas pajak dapat semakin bagus lagi. "Koreksi atas kesalahan bisa lebih dini dilakukan. Intinya adalah, akan membuat koreksi terhadap perilaku yang melanggar kode etik, diharapkan mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada," ujar Robert.

Sementara, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengakui bahwa di antara jajaran kementeriannya, Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC) paling banyak disorot kinerjanya. Bukan hanya karena berbagai kasus yang terjadi, namun karena kedua direktorat ini merupakan pintu utama pemasukan negara dari sektor pendapatan.

"Di instansi Depkeu, DJP dan DJBC memang yang paling banyak mendapat sorotan. Khususnya (karena) kasus Gayus, Bahasjim, atau masalah lainnya," kata Agus.

Karena itu pula, di instansi pajak sesuai dengan arahan Presiden, kata Agus, akan dilakukan reformasi total. Khususnya untuk  menghentikan segala kejahatan dan penyimpangan. Termasuk untuk meningkatkan kinerja dan mendukung peningkatan kinerja di DJP dan DJBC.

"Dalam aturan baru itu, bagi pegawai pajak yang sengaja, lalai, dikenakan sanksi sesuai aturan. Jika bertindak di luar kewenangan, dijatuhi hukuman disiplin. Bila memeras dan mengancam, ada sanksi. Banyak kasus di pengadilan pajak, bisa dikatakan 55-60 persen negara kalah. Kalau kalah, pegawai bisa dimintai tanggung jawab," tegas Agus. (afz/jpnn)
SHARES
Sponsored Content
loading...
loading...
Komentar