Satgas PKH Setor Rp 10,2 T Lagi ke Negara, ART: Fantastis

jpnn.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyetorkan Rp 10 triliun uang denda administratif ke kas negara.

Selain itu, Satgas PKH juga menyerahkan 2,37 juta hektare lahan kawasan hutan yang telah berhasil dikuasai kembali ke negara.

Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku Wakil Ketua I Pengarah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berbicara dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan oleh Satgas PKH di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha (ART) menilai jumlah denda administratif dan pengembalian lahan tersebut memang fantastis.

Namun, dia mengingatkan kerja spektakuler Kejagung itu akan menjadi antiklimaks jika pengelolaan dana dan lahan itu nantinya justru memunculkan potensi penggerogotan berikutnya.

"Pada titik itulah, maaf kata, sekian banyak kementerian di pemerintahan Prabowo masih dipandang problematik oleh masyarakat. Sehingga, di situ pula saya menaruh kekhawatiran mendalam," kata Abdul Rachman, Rabu (13/5/2026).

Pria yang beken disapa dengan akronim ART itu menyebut Kejagung sudah membuktikan dirinya sebagai elemen penting dalam Satgas PKH. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi. Tersisa persoalan menyangkut penanganan kasus-kasus tipikor yang persidangannya tengah atau pun akan berlangsung.

"Saya sungguh-sungguh berharap kerja apik Kejagung tidak 'dilangkahi' lagi lewat pemberian amnesti dan abolisi bagi para terdakwa atau terpidana dari kalangan elite sejak proses peradilan tingkat pertama," kata tokoh asal Sulteng itu.