Satu Dekade Arbitrase Laut China Selatan, Stabilitas Kawasan Harus Jadi Prioritas

jpnn.com, JAKARTA - Anggpta South China Sea Council Anak Agung Banyu Perwita menilai bahwa menjaga stabilitas kawasan perlu menjadi prioritas utama bagi negara-negara ASEAN sepuluh tahun setelah putusan arbitrase Laut China Selatan diumumkan pada 2016.

Menurut Banyu, perkembangan selama satu dekade terakhir menunjukkan bahwa putusan arbitrase belum mampu menjadi solusi akhir bagi penyelesaian sengketa di Laut China Selatan karena dinamika keamanan kawasan justru semakin kompleks.

"Tantangan utama saat ini bukan lagi memperdebatkan putusan arbitrase, melainkan bagaimana negara-negara kawasan membangun mekanisme tata kelola yang lebih matang, inklusif, dan berkelanjutan," kata Banyu dalam keterangannya pada Selasa (14/7).

Dia mengatakan ketegangan di Laut China Selatan masih terus terjadi, ditandai dengan meningkatnya aktivitas penegakan hukum di laut, patroli maritim, pengawasan perikanan, serta perselisihan mengenai fitur maritim, zona ekonomi eksklusif, dan eksplorasi sumber daya.

Selain itu, menurut dia, persaingan strategis antarnegara besar turut membentuk lanskap keamanan kawasan yang semakin kompleks.

Banyu menilai penguatan kerja sama pertahanan, termasuk peningkatan patroli bersama dan latihan militer, di satu sisi dapat meningkatkan kemampuan pertahanan sejumlah negara, tetapi di sisi lain berpotensi memperdalam security dilemma, yakni situasi ketika langkah suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain sehingga mendorong perlombaan militer dan meningkatnya ketidakpercayaan.

Dia juga menilai bahwa putusan arbitrase belum menjadi landasan politik yang diterima secara bersama oleh seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa.

"Perbedaan pandangan mengenai implikasi hukum, ruang lingkup penerapan, serta mekanisme penyelesaian sengketa membuat pengaruh politik putusan tersebut tetap terbatas," ujarnya.