SBY Pilih yang Berkarakter Lembut
Rabu, 13 Mei 2009 – 18:31 WIB
JAKARTA - Rupanya banyak sekali alasan mengapa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memilih Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai pendampingnya untuk pertarungan pilpres mendatang. Antara lain misalnya, karena sejumlah partai yang menyatakan berkoalisi, terutama PKB, PAN dan PKS, perolehan suaranya pada pileg lalu hampir merata. Maka bila SBY memilih cawapres dari salah satu partai tersebut, besar kemungkinan partai yang lain tidak menerima. Dijelaskan Mubarok, nama-nama lain yang sempat dipertimbangkan SBY antara lain adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assidiqie, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Mubarok pun lantas memaparkan soal filosofi sikap itu, yang katanya di balik sikap lembut tetap punya kekuatan yang dahsyat. Dia mengibaratkan luluh-lantaknya kawasan Aceh yang terkena bencana tsunami. "Itu air lho!" katanya.
"Jadi, SBY sendiri juga sudah berpikir matang sebelum menjatuhkan pilihan, termasuk minta masukan dari sejumlah kyai," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, di Jakarta, Rabu (13/5).
Baca Juga:
Di luar persoalan substansial itu, karakter Boediono juga dinilai SBY sangat lembut, tidak seperti Jusuf Kalla yang sering mendahului SBY dalam pengambilan keputusan. "Kalau JK mungkin karena terlalu kreatif, kebijakan baru tingkat ide dari presiden, dia bisa lebih cepat melaksanakan," urainya.
Baca Juga:
JAKARTA - Rupanya banyak sekali alasan mengapa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih memilih Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai pendampingnya
BERITA TERKAIT
- Seusai Putusan MK, Anies-Muhaimin Ucapkan Terima Kasih ke PKS
- Elite Seknas Prabowo-Gibran Sebut Gugatan Pilpres 2024 di MK Sia-Sia
- Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024, OSO Berpesan Begini
- Pascaputusan MK, Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud Ucapkan Selamat Bekerja kepada Prabowo-Gibran
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Demi Demokrasi, PDIP dan NasDem Disarankan Akur di Luar Pemerintahan