Sejumlah SMA/SMK Pungut SPP, Perda Sekolah Gratis Direvisi

Dia menyebut, intinya SPP ini untuk membayar pos yang tidak ada di BOS. “Salah satunya membayar honor guru, staf, sampai satpam.”

Senada Kepala SMK Negeri 2 Palembang, Zulkarnain mengakui jika ada iuran SPP. Meski begitu pihaknya tetap alokasikan 20 persen untuk siswa tidak mampu dan digratiskan secara penuh.

“Tapi sebenarnya, sumbangan orangtua siswa itu kan diperuntukan bagi kebutuhan siswa sendiri,” sebutnya.

Pada dasarnya, sekolah hanya buat Rencana Kegiatan Sekolah (RKS). Namun, masalah program mana yang disetujui, tergantung pengurus komite yang melibatkan orangtua siswa. Artinya jika memang komite sepakat, akan lebih baik orangtua siswa yang menyumbang.

Salah satu Kepala SMA Negeri di Palembang yang enggan namanya dikorankan, mengakui bahwa memang ada iuran SPP setiap bulan di sekolahnya. “Tapi itu semua sudah berdasarkan kesepakatan antara antara orang tua (komite) dengan pihak sekolah,” cetusnya.

Murni, wali siswa SMA Negeri 3 Kayuagung, mengaku setiap bulan dia harus membayar SPP Rp200 ribu.

“Ditambah biaya belajar tambahan Rp75 ribu dan uang makan Rp600 ribu. Banyak kegiatan lain sehingga SPP harus dibayar, katanya sekolah gratis tapi masih keluarkan biaya,” tandasnya.

Supaya kemudian hari tidak menimbulkan masalah, saat ini Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel sedang melakukan revisi Perda (Peraturan Daerah) Sekolah Gratis.