Sekda Mataram Soal 655 Honorer Nondatabase BKN: Mereka Tetap Bisa Bekerja, tidak Ada yang Diberhentikan

"Honorer kini dapat menjalankan tugasnya tanpa mengkhawatirkan status maupun hak mereka," ungkapnya.

Sementara menyinggung tentang tindak lanjut dari honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi bodong, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan Inspektorat.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Inspektorat tersebut bukan hanya terhadap 655 pegawai non-ASN, melainkan juga terhadap 3.070 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, yang hingga kini belum menerima surat keputusan (SK).

"Yang dicek Inspektorat semua tenaga harian lepas (THL), untuk diseleksi. Jika terbukti bodong atau malas, maka kontrak mereka akan dipertimbangkan tahun berikutnya," katanya.

Alwan menambahkan indikasi pegawai non-ASN bodong tersebut kemungkinan atau bisa saja dari titipan pejabat, kolega, dan pihak-pihak lainnya.

"Akan tetapi, jika itu memang terbukti ada pegawai non-ASN tidak jelas pengangkatan dan kinerjanya, kami tentu bisa mengambil langkah tegas sesuai regulasi," katanya. (antara/jpnn)