Seleksi Kepala Sekolah, Pemkot Makassar Melibatkan Akademisi & Profesional
jpnn.com - MAKASSAR - Seleksi penempatan kepala sekolah pada 314 Sekolah Dasar (SD) dan 55 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dipastikan berjalan transparan, objektif serta bebas dari praktik-praktik menyimpang yang berpotensi mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Kota Makassar melibatkan akademisi dan profesional dalam seleksi terbuka pemilihan kepala sekolah mulai SD hingga SMP tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman mengatakan seluruh tahapan seleksi kepala sekolah di lingkungan SD dan SMP berjalan sesuai regulasi, transparan, serta berbasis sistem yang dapat dipantau langsung oleh peserta.
"Secara terperinci mekanisme dan tahapan seleksi bakal calon kepala sekolah (BCKS) dan uji kompetensi (Ukom) berjalan transparan, objektif karena melibatkan tim seleksi pihak eksternal," katanya di Makassar, Kamis (1/1).
Menurut Achi, seleksi ini tidak dilakukan secara seremonial atau administratif semata, melainkan melalui tahapan fit and proper test yang ketat dan terukur. Seluruh proses pengujian melibatkan tim eksternal yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, serta pemerhati pendidikan.
"Kami memastikan setiap calon kepala sekolah benar-benar memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas moral, dan kompetensi profesional yang dibutuhkan," ungkapnya.
Dia menilai langkah itu sekaligus menjadi penegasan bahwa reformasi pendidikan dimulai dari proses seleksi yang bersih, adil, dan bertanggung jawab.
Melalui mekanisme ini, Pemerintah Kota Makassar ingin memastikan bahwa kepemimpinan di lingkungan sekolah diisi oleh figur-figur yang mampu menjadi teladan.
Seleksi kepala sekolah tingkat SD hingga SMP, Pemkot Makassar melibatkan akademisi dan profesional.
- Akademisi Binus Ingatkan Bahaya Kudeta Gaya Baru: Militer Masuk Ruang Sipil, Dwifungsi ABRI Bangkit Lewat Batalyon
- Dorong UMKM Siap Bersaing di Pasar Global, Bea Cukai Malang & Akademisi Jalin Sinergi
- Tak Hanya Ruang Kelas, Prinsip 70:20:10 Jadi Kunci Sukses Karyawan Masa Kini
- Pakar Soroti RUU HAM, Minta Lembaga Hak Asasi Manusia Digabung
- Akademisi Binus: Presiden Harus Segera Membubarkan DPN, Merampas Hak Publik di Tengah Ekonomi Terjepit
- Akademisi Hingga Peneliti Kritik Keberadaan DPN, Ungkap Beberapa Masalah Krusial
JPNN.com




