Senator Minta Pemerintah Adil Terhadap Jambi
jpnn.com - JAKARTA – Masalah ketidakadilan dunia usaha terhadap daerah kaya penghasil tambang tidak saja terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan Provinsi Papua selaku daerah penghasil emas dan tembaga yang tidak akan pernah habisnya.
Kabupaten Tanjabar di Provinsi Jambi menurut anggota DPD RI, Juniwati T Masjchun Sofwan, kejadian serupa juga sudah berlangsung cukup lama.
“Sebagai daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjabar hanya memperoleh dana bagi hasil kategori menengah," kata Juniwati T Masjchun Sofwan, Sabtu (5/12).
Padahal, lanjutnya, di Tanjabar ada sekitar 205 sumur penghasil migas dan 98 sumur diantaranya sudah produksi secara maksimal.
“Tapi Kabupaten Tanjabar oleh Kementerian ESDM diberi dana bagi hasil kategori menengah,” ujar senator dari Provinsi Jambi ini.
Menurut Juniwati, mestinya dana bagi hasil untuk Kabupaten Tanjabar sudah harus dalam kategori maksimal karena kapasitas produksi migas di 98 sumur tersebut sudah optimal.
Karena itu, Juniwati minta DPD RI bisa membicarakan masalah ketidakadilan dana bagi hasil ini kepada Menteri ESDM. "DPD jangan hanya minta PT Freeport Indonesia transparan. Kementerian ESDM mestinya juga diminta transparan dalam menetapkan pronogsa produksi dan lifting migas untuk lebih transparan dan akuntabel sehingga daerah tidak dirugikan," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA – Masalah ketidakadilan dunia usaha terhadap daerah kaya penghasil tambang tidak saja terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan Provinsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seusai Putusan MK, Anies-Muhaimin Ucapkan Terima Kasih ke PKS
- Elite Seknas Prabowo-Gibran Sebut Gugatan Pilpres 2024 di MK Sia-Sia
- Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024, OSO Berpesan Begini
- Pascaputusan MK, Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud Ucapkan Selamat Bekerja kepada Prabowo-Gibran
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Demi Demokrasi, PDIP dan NasDem Disarankan Akur di Luar Pemerintahan