Serikat Pekerja Desak Pemerintah Evaluasi Sistem Desil

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) mendesak pemerintah mengevaluasi sistem penetapan desil penerima manfaat bantuan sosial karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.

Presiden Aspirasi Mirah Sumirat mengungkapkan banyak keluhan dari pekerja yang beban hidupnya makin berat, tetapi posisi desilnya justru dinaikkan.

Dia menekankan perubahan posisi desil tersebut dikhawatirkan akan membuat masyarakat miskin kehilangan hak mereka dari daftar penerima bantuan sosial.

"Ini menyangkut hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan sosial di tengah kondisi ekonomi yang makin berat," kata Mirah dalam keterangan tertulis, Senin (24/8).

Mirah memahami pemerintah membutuhkan akurasi data, namun penetapan tersebut dinilai tidak boleh sekadar persoalan administrasi tanpa melihat fakta di lapangan.

Dia mempertanyakan klasifikasi masyarakat yang kehidupannya tidak semakin sejahtera justru diklasifikasikan sebagai kelompok lebih mampu.

Presiden Aspirasi tersebut menjelaskan kemampuan ekonomi masyarakat tidak boleh hanya diukur dari harta yang dimiliki, melainkan dari besarnya beban tanggungan kehidupan.

Salah satu contohnya, seorang buruh bergaji tetap yang ekonominya makin tertekan akibat naiknya biaya kontrakan, transportasi, hingga kebutuhan keluarga lainnya.