Setelah Bima, Mana Lagi?

Jika yang diperjuangkan sudah tidak sepakat dengan tambang, lantas siapa yang diperjuangkan? Lantas bupati memperjuangkan kepentingan siapa?

Dari pertanyaan-pertanyaan seperti itulah, perlunya pemangku kekuasaan mendengarkan aspirasi rakyatnya. Bukan memberikan kesan, mengabaikan aspirasi masyarakat luas  dan memberikan kesan lebih berpihak kepada pemodal ketimbang terhadap rakyatnya.

Dalam tataran yang lebih besar, kasus Bima kembali mengukuhkan anggapan  bahwa kita sedang menghadapi krisis kepemimpinan. Ketidak tegasan dalam menghadapi berbagai masalah, telah membuat situasi dan kondisi negeri terus dalam ketidak pastian sosial. Jika ini  terus terjadi, dikhawatirkan akan berujung pada disintegrasi bangsa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  selaku penanggung jawab pemerintahan nasional jangan terlalu lama diam dan membisu. Harus segera diambil tindakan tegas  dan bertanggung jawab  untuk mengatasi persoalan-persoalan sengketa dengan rakyat. Jangan sampai sejarah mencatat, ditangan SBY–lah Indonesia berakhir dalam sejarahnya. (***)