Setelah Satu Data: Siapa Mengawasi Negara yang Mengetahui Segalanya?

Oleh Mubasyier Fatah

Setelah Satu Data: Siapa Mengawasi Negara yang Mengetahui Segalanya?
Mubasyier Fatah. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI) yang merupakan usul inisiatif DPR RI telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada 6 Oktober 2026 untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kehadiran UU ini menandai babak baru tata kelola data nasional, dengan tujuan membangun data yang terpadu, akurat, aman, dan dapat menjadi rujukandalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

Satu Data Indonesia menjanjikan pemerintahan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasisbukti. Namun, ketika negara semakin mampu mengetahui warganya melalui data, munculpertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang mengawasi negara?

Persoalan masa depan bukan lagi sekadar bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan dipertukarkan. Persoalannya adalah siapa yang memiliki kekuasaan atas data, siapa yang mengambil keputusan darinya, dan siapa yang bertanggung jawab ketika keputusan tersebutsalah.

Satu Data Bukan Sekadar Teknologi

UU Satu Data Indonesia dapat dipandang sebagai lompatan penting menuju pemerintahanberbasis data. Namun, integrasi data bukan semata proyek teknologi, melainkan perubahan mendasar dalam distribusi informasi dan kekuasaan negara.

API, data lake, katalog data nasional, cloud, kecerdasan buatan, blockchain, hingga pusat data modern tidak otomatis menghasilkan pemerintahan yang lebih baik. Teknologi hanya menyediakan kemampuan; tata kelola menentukan untuk siapa kemampuan tersebut digunakan.

Masalahnya muncul ketika setiap kementerian atau lembaga masih memandang data sebagai wilayah kekuasaan masing-masing. Dalam kondisi demikian, integrasi teknologi mungkin terjadi, tetapi fragmentasi kepentingan tetap hidup di balik arsitektur digital pemerintahan.

Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia yang merupakan usul inisiatif DPR RI telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober untuk disahkan jadi UU.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News