Soal Orang Hilang, SBY Dituding Membangkang
Rabu, 28 September 2011 – 17:47 WIB
JAKARTA – Mantan Ketua Pansus DPR RI untuk Orang Hilang dan Penghilangan Paksa DPR periode 2004-2009, Effendi Simbolon, menyesalkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang enggan menanggapi rekomendasi DPR RI. Padahal bukan rekomendasi pansus, melainkan rekomendasi DPR RI. Ketiga, Pemerintah diminta merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang. Terakhir, pemerintah Indonesia diminta segera meratifikasi Konvensi Internasional Anti-Penghilangan Paksa.
“Catatan kami ini rekomendasi yang pertama, kedua rekomendasi Century. Kalau saya sampaikan ini sebuah pembangkangan sebenarnya. Ini berpotensi melanggar konstitusi negara,” kata Effendi di Press Room DPR RI, Rabu (28/9).
Seperti diketahui, DPR periode 2004-2009 pada paripurna yang digelar 28 September 2009 DPR menyampaikan empat rekomendasi tentang kasus Orang Hilang. Pertama, DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Kedua, Presiden dengan segenap institusi pemerintah dan pihak terkait untuk segera mencari 13 orang yang masih dinyatakan hilang oleh Komnas HAM.
Baca Juga:
JAKARTA – Mantan Ketua Pansus DPR RI untuk Orang Hilang dan Penghilangan Paksa DPR periode 2004-2009, Effendi Simbolon, menyesalkan sikap Presiden
BERITA TERKAIT
- Apa Kabar RPP Manajemen ASN? Honorer & PPPK Ajukan 5 Tuntutan
- Ketua MPR Publikasikan Hasil Riset Ilmiah 4 Pilar Kebangsaan, Ungkap Masalah di Kepri
- Tutup Festival Pengendalian Lingkungan 2024, Sekjen KLHK: Nilai IKLH Tahun 2023 Meningkat
- Usut Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Pemerintahan, KPK Periksa eks GM Brantas Abipraya
- Peringati Hari Bumi, Garudafood Tanam 1.000 Bibit Mangrove
- Wakil Ketua DPRD DKI Unggah Foto Pegang Starbucks, Putri Zulhas Dirujak Warganet