Soal Polemik 4 Pulau, Muhammadiyah Ingatkan Prabowo pada Konflik Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas merespons soal polemik empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

Anwar meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan polemik ini secara bijaksana dan adil demi keutuhan bangsa.

"Kita berharap kepada Presiden Prabowo agar masalah keempat pulau yang telah memantik terjadinya dinamika politik tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya," ujar Anwar Abbas, Senin.

Dia mengatakan polemik atas empat pulau tersebut yang oleh Kementerian Dalam Negeri ditetapkan masuk ke wilayah Sumatera Utara, telah menimbulkan ketersinggungan dari masyarakat dan Pemerintah Aceh.

Padahal, menurut dia, secara historis dan administratif, pulau-pulau tersebut diyakini oleh banyak pihak, termasuk Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Singkil.

"Sebab, kalau kita gagal menangani masalah ini maka tidak mustahil akan menimbulkan disintegrasi bangsa dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," katanya.

Dia mengingatkan bangsa Indonesia telah melalui masa-masa kelam konflik bersenjata antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selama puluhan tahun.

Perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 menjadi tonggak penting terwujudnya perdamaian di Aceh.