Sokoguru Policy Forum: Bedah Strategi Penguatan Ketahanan & Transisi Energi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Sustainability Center Universitas Pertamina (SCUP) menyelenggarakan kegiatan Sokoguru Policy Forum di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (19/5).

Forum ini menjadi wadah dialog strategis lintas sektor dalam memperkuat arah kebijakan energi nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi berkelanjutan Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja sama program Senior Fellow SCUP yang menghadirkan para akademisi, regulator, praktisi, dan pengamat energi nasional untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis bagi sektor energi Indonesia.

Mengusung tema 'Peningkatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional melalui Transformasi Strategis Pertamina', forum ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjawab tantangan energi masa depan.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Dadan Kusdiana sebagai pembicara kunci menegaskan ketahanan energi nasional harus dilakukan melalui swasembada energi dan hilirisasi yang meliputi peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, percepatan transisi energi dan hilirisasi.

“Kementerian ESDM mengapresiasi peran Pertamina sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan & transisi energi melalui penguatan hulu migas, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan hilirisasi & petrokimia, pengembangan energi baru terbarukan serta pengembangan dekarbonisasi,” kata Dadan.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menyampaikan nama Sokoguru Policy Forum terinspirasi dari pesan Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa Pertamina adalah Sokoguru dan tumpuan bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan energi dan ekonomi nasional.

Oki juga menambahkan setiap pengembangan proyek dan kebijakan strategis Pertamina harus dilaksanakan berlandaskan data yang akurat, fakta lapangan, dan ilmu pengetahuan (prinsip evidence-based policy).