Soroti Insiden Ojol Dilindas Rantis Brimob, Amalia Prabowo Singgung Negara-DPR yang Mati Rasa & Gaya

"Sementara rakyat menjerit, anggota dewan yang terhormat tersebut berjoget riang di ruang ber-AC, atau menjadi penonton VVIP melalui gawai yang super mahal," ungkapnya.

Amalia juga melansir hasil Survei Litbang Kompas (2023) yang mencatat kredibilitas DPR RI yang terus merosot. "Fakta ini nyata," ujarnya.

Dia mengatakan para anggota legislatif tersebut duduk di kursi empuknya bukan karena kehendak rakyat yang dicerdaskan oleh rekam jejak dan gagasan, melainkan karena kekuatan modal politik, pencitraan dangkal, dan permainan elektoral yang minim etika.

Representasi mereka bahkan yang seharusnya mencerminkan aspirasi dan kepentingan konstituen berubah menjadi sekadar formalitas. Wakil rakyat, kata dia, lebih sibuk menjaga kepentingan partai dan kelompok elitenya ketimbang mendengar jeritan publik dari dapilnya sendiri.

Apalagi dalam ruang sidang, lanjutnya, yang bergema bukan suara rakyat lagi, melainkan strategi bertahan dan berkuasa. Parlemen yang seharusnya menjadi benteng demokrasi justru menjelma menjadi panggung transaksi dan kompromi kekuasaan.

Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan landasan analisis kuat. Pertama, teori pembangunan sosial yang menyatakan bahwa negara idealnya menjadi pelindung kesejahteraan rakyat, bukan entitas represif. Dalam pendekatan capability (Sen), pembangunan nyata terwujud bila rakyat memiliki kebebasan dasar: bergerak, berpartisipasi, dan diakui martabatnya.

Kedua, Relasi kuasa dalam konteks negara modern, sebagaimana dikemukakan Michel Foucault, tidak hanya diwujudkan melalui kekerasan represif, tetapi melalui mekanisme disiplin dan pengawasan yang membentuk perilaku warga negara secara halus namun sistematis.

Namun, di Indonesia praktik relasi kuasa ini mengalami distorsi. Alih-alih digunakan untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan publik, kuasa negara kerap beroperasi sebagai alat pembungkaman.