Soroti Moratorium MBG dan Polemik BGN, Jupnas Gizi Pertanyakan Tata Kelola Program

jpnn.com, JAKARTA - Forum Jurnalis Ketahanan Pangan dan Gizi (Jupnas Gizi) menilai berbagai persoalan yang muncul di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi catatan serius bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketua Umum Jupnas Gizi, Rival Achmad Labbaika, mengatakan kasus hukum yang melibatkan sejumlah pimpinan BGN serta kebijakan moratorium yang diberlakukan belakangan ini telah memunculkan pertanyaan publik terkait tata kelola program tersebut.

Menurutnya, MBG merupakan program strategis nasional dengan anggaran besar sehingga setiap persoalan yang muncul tidak bisa dipandang sebagai masalah administratif semata.

"Kasus hukum yang melibatkan tiga pimpinan BGN tentu menjadi catatan serius. Publik wajar mempertanyakan bagaimana tata kelola, sistem pengawasan, dan kualitas kepemimpinan yang selama ini mengawal program tersebut," kata Rival.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan maupun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan MBG akan menjadi bagian dari penilaian terhadap kinerja pemerintah karena program tersebut merupakan salah satu prioritas nasional.

Selain persoalan hukum, Rival juga menyoroti dampak moratorium terhadap yayasan, investor, dan mitra pelaksana yang telah mempersiapkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menurut dia, banyak pihak telah mengeluarkan investasi untuk pembangunan fasilitas, pengadaan peralatan, serta perekrutan tenaga kerja berdasarkan arah kebijakan yang sebelumnya disampaikan pemerintah.

"Ketika terjadi moratorium tanpa kejelasan batas waktu maupun tindak lanjutnya, ketidakpastian tentu dirasakan oleh para mitra yang sudah berkomitmen mendukung program ini," ujarnya.