Soroti Upah Buruh, Martin Triadmaja Raih Doktor Hukum di Universitas Pancasila

"Setiap doktor baru diharapkan mampu menghadirkan gagasan yang memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi solusi bagi berbagai persoalan hukum di Indonesia," katanya.

Penelitian Martin mengkaji konsistensi regulasi pengaturan upah minimum setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Hasil penelitian menemukan masih terdapat sejumlah persoalan berupa kesenjangan norma, konflik regulasi, dan kekosongan hukum yang berdampak pada kepastian hukum. 

Guna menjawab persoalan tersebut, disertasi menawarkan model rekonstruksi regulasi melalui lima jalur perbaikan normatif yang bertujuan menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil, konsisten, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.

Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan sejumlah konsep baru, di antaranya kepastian hukum bilateral, penerapan teori inner morality of law, identifikasi antinomi dalam pengaturan upah minimum, hingga gagasan mengenai stabilitas regulasi yang dinilai penting dalam mendukung iklim investasi sekaligus perlindungan tenaga kerja.

Keberhasilan Martin meraih gelar doktor menambah daftar lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang menghasilkan riset dengan relevansi tinggi terhadap pembangunan hukum nasional.

Melalui pencapaian itu, Universitas Pancasila kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mampu menghadirkan rekomendasi ilmiah bagi penyusunan kebijakan publik dan reformasi hukum di Indonesia. 

Di akhir sidang, Martin Triadmaja dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude. Dengan kelulusan ini, Fakultas Hukum Universitas Pancasila kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak sumber daya akademik unggul di bidang hukum.