Subsidi Solar Bikin APBN Bengkak
jpnn.com, JAKARTA - Konsumsi solar bersubsidi bakal menembus angka 15,3 juta kiloliter tahun ini jika tidak ada pengawasan yang ketat.
Angka itu melebihi kuota penyaluran solar yang telah ditetapkan pemerintah, yakni 14,5 juta kiloliter.
’’Jika anggaran subsidi melebihi target, imbasnya defisit anggaran melebar,’’ kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, Selasa (26/3).
Pemerintah bisa jadi membebankan selisih subsidi dan realisasi solar kepada Pertamina atau memberikan support kepada perusahaan pelat merah itu lewat nominal penyertaan modal negara (PMN) yang lebih besar.
Direktur Bahan Bakar Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Patuan Alfon Simanjuntak mengatakan, pemerintah telah membagi kuota per kabupaten/kota untuk menghindari jatah berlebih.
’’Kalau ada over di beberapa kabupaten atau kota, BPH akan merelokasi kuota dari kabupaten atau kota yang stoknya banyak. Dengan demikian, tidak perlu menambah volume secara nasional,’’ tutur Alfon.
Kelebihan penyaluran solar bersubsidi memang berdampak negatif terhadap APBN.
Sebab, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi solar dari Rp 500 per liter menjadi Rp 2 ribu per liter tahun lalu.
Konsumsi solar bersubsidi bakal menembus angka 15,3 juta kiloliter tahun ini jika tidak ada pengawasan yang ketat.
- Bea Cukai Ajak Ratusan Mahasiswa Pahami Hal Ini
- Ortuseight Kolaborasi Bareng Andy Wibowo, Hadirkan Supershoes Pertama 'Solar'
- Sri Mulyani Ketok Defisit APBN 2025, jadi Sebegini
- Makan Siang Gratis Masuk APBN 2025, Mahfud: Kurang Tepat
- Alhamdulillah, Ada Kabar Baik soal Tarif Listrik dan Harga BBM
- Catatan Ketua MPR: Mewaspadai Gejala Resesi Ekonomi dengan Bijaksana