Surat Pemprov Aceh kepada PBB Dianggap Bukan Buat Menyudutkan Pusat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Dapil Aceh Muhammad Nasir Djamil menilai tak ada yang spesial dari langkah pemerintah provinsi Serambi Mekah yang menyurati United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF).

Diketahui, Pemprov Aceh bersurat ke UNDP dan UNICEF agar kedua lembaga bisa terlibat dalam proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor. 

"Sebenarnya surat itu tidak ada yang luar biasa," kata Nasir Djamil kepada awak media, Selasa (16/12).

Legislator fraksi PKS itu menuturkan UNDP dan UNICEF sebenarnya setiap tahun punya program di Aceh.

Dari situ, kata Nasir Djamil, wajar Pemprov Aceh bersurat ke UNDP dan UNICEF terkait rehabilitasi pascabencana. 

"Oleh karena itu, sangat wajar kalau pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga yang di bawah naungan PBB itu," ujarnya.

Dia mengatakan surat Pemprov Aceh buat UNDP dan UNICEF sebaiknya tak dimaknai politik, terutama demi mendiskreditkan pemerintah pusat.

“Surat itu mengandung misi kemanusiaan. Bukan ingin mengatakan bahwa pusat tidak sanggup menangani tiga provinsi yang mengalami banjir besar dan tanah longsor," kata Nasir Djamil.