Surat Penyetaraan Gibran Dibatalkan, Pakar Hukum Sarankan Ajukan Ulang
jpnn.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai masih membuka peluang penyelesaian melalui mekanisme administrasi.
Pakar hukum Deny Hariyatna mengatakan pembatalan surat sebelumnya tidak dengan sendirinya menghilangkan hak seseorang untuk mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan luar negeri.
“Jika yang lama ditetapkan tidak sah, maka bisa diajukan yang baru dengan persyaratan lebih lengkap,” ujar Deny dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Deny, penyetaraan ulang merupakan opsi yang dapat ditempuh apabila dokumen pendidikan yang diperlukan telah dilengkapi dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Ia merujuk UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta aturan pelaksana mengenai penyetaraan pendidikan luar negeri.
Dalam pandangannya, pembenahan dokumen dan pengajuan permohonan baru merupakan langkah yang lebih relevan untuk dipertimbangkan dibandingkan langsung menempuh Peninjauan Kembali (PK).
“Hak upaya hukum luar biasa (PK) itu melekat pada Dikdasmen, bukan pada Wapres Gibran,” jelasnya.
Deny menilai instansi pendidikan yang berwenang tetap dapat memproses permohonan baru sepanjang dokumen dan persyaratan yang diajukan telah sesuai dengan aturan.
Menurut Deny, penyetaraan ulang merupakan opsi yang dapat ditempuh apabila dokumen pendidikan yang diperlukan telah dilengkapi dan memenuhi ketentuan
- Gibran Comeback pada 2029? Efriza Singgung Ijazah, PSI, hingga Mental Politik Geng Solo
- Siapa Figur Cawapres Pengganti Gibran?
- Wapres Mundur, Gerakan Nurani Bangsa Ingatkan Pemerintah Tak Lupakan Kepentingan Rakyat
- Penjelasan Mayjen Edwin soal Pengamanan dan Pengawalan terhadap Gibran
- Dasco Lincah & Cerdas, Mampu Merangkul Semua Kalangan
- Dedi Mulyadi: 10 November Itu Saya Diundang ke Istana
JPNN.com




