Syamsu Rizal Sebut Rekrutmen Tamtama TNI untuk Ketahanan Pangan Tak Boleh Bebani Negara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menanggapi rencana rekrutmen 24 ribu tamtama TNI dengan menekankan bahwa langkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan tidak boleh mengganggu tugas pokok angkatan bersenjata itu sebagai penjaga pertahanan.

"Program ini bagus, tetapi jumlah 24 ribu itu maksimal, bukan patokan. Belum ada kisaran pasti untuk perekrutan tahun ini. Kami di Komisi I menekankan agar pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Jangan dipaksakan jumlahnya jika tidak memungkinkan," kata Syamsu Rizal saat dihubungi, Senin (16/6).

Menurut anggota Fraksi PKB ini, rekrutmen tamtama kali ini memiliki misi ganda. Selain tetap berorientasi pada pertahanan, mereka juga diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Karena itu, setiap Kodam direncanakan akan memiliki batalion baru yang difokuskan pada potensi unggulan wilayah masing-masing.

"Misalnya di daerah pertanian, batalionnya diarahkan pada keahlian pertanian. Di Selayar bisa fokus ke perikanan, di Sidrap ke pertanian, di Papua ke kehutanan, dan di Morowali ke pertambangan. Semua disesuaikan dengan potensi wilayah," ujarnya.

Terkait kritik soal kenapa tidak merekrut tenaga sipil saja untuk program ketahanan pangan, Syamsu Rizal menyatakan bahwa rekrutmen ini pada dasarnya tetap melibatkan kalangan sipil, terutama dari sekolah kejuruan dan vokasi.

"Iya, yang direkrut itu juga sipil, kok. Tatapi kita mengutamakan spesifikasi. Kalau batalion pertanian, maka yang dari SMK pertanian kita prioritaskan. Bisa juga sarjana yang belum punya pengalaman kerja. Walaupun masuk sebagai tamtama, mereka punya peluang berkembang," jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa siapa pun yang direkrut tetap harus memiliki kemampuan dasar di bidang pertahanan. "Jangan sampai karena dia ahli pertanian tetapi tidak punya kapasitas pertahanan, malah jadi beban. Yang direkrut tetap harus punya kemampuan dasar pertahanan, baru kemudian keahlian vokasi sebagai tambahan," ucap Syamsu Rizal.

Legislator Dapil Sulsel ini menambahkan bahwa semangat dari program ini adalah memberikan kontribusi nyata TNI dalam pengembangan daerah tanpa meninggalkan tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara.