Tahun Ini Remunerasi di Kemenkum-HAM dan Kejagung
Senin, 28 Maret 2011 – 23:47 WIB
JAKARTA--Sempat tertunda, Kementerian Hukum-HAM (Kemenkum-HAM) dan Kejaksaan Agung akhirnya bisa menikmati remunerasi. Ini menyusul telah ditekennya usulan reformasi birokrasi kedua kementerian/lembaga tersebut.
"Wapres Boediono sudah menyetujui pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenhum-HAM dan Kejagung. Itu berarti keduanya bisà menikmati remunerasi tahun ini juga," ungkap Sekretaris Mneteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (kemenpan-RB) Tasdik Kinanto usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (28/3).
Ditanya kapan waktu pastinya diberlakukan remunerasi di Kemenkum-HAM dan Kejagung itu, Tasdik menyatakan dalam waktu dekat. Karena masih harus menunggu surat keputusan presiden. "Pastinya kapan saya belum tahu. Yang jelas tidak akan bergeser tahun ini," ujarnya.
Setelah Kemenkum-HAM dan Kejagung, tim reformasi birokrasi nasional masih harus melakukan penilaian kinerja atas usulan 22 kementerian/lembaga. Di samping melakukan evaluasi 14 instansi yang sudah menerima remunerasi.
JAKARTA--Sempat tertunda, Kementerian Hukum-HAM (Kemenkum-HAM) dan Kejaksaan Agung akhirnya bisa menikmati remunerasi. Ini menyusul telah ditekennya
BERITA TERKAIT
- Lewat Monitoring KPK, Pj Gubenur Sumsel Soroti Pencegahan Korupsi
- Era Anna Muawanah Bojonegoro Raih Prestasi Terbaik Ketiga Nasional EPPD 2023
- Pentingnya Literasi Keuangan untuk Menghindari Jebakan Pinjol
- Cegah Lobi-Lobi, Tuntaskan Kasus Emas Secepatnya!
- Polda Aceh Memastikan Penerimaan Anggota Polri Transparan
- Prudential Indonesia-Syariah Pertahankan Kepemimpinan di Industri Asuransi Jiwa