Tak Transparan, Apkasi Protes Pengelolaan Dana Bagi Hasil
Kamis, 07 Juni 2012 – 20:55 WIB
Karenanya, Apkasi mengusulkan supaya dana pendamping ditiadakan atau dikonversi ke DAK. Pasalnya, bagi daerah-daerah yang PAD dan DBH nya kecil, kehadiran dana pendamping ini sangat mengganggu performa keuangan daerah.
Markus Mekeng akan melanjutkan saran dan solusi permasalahan yang di ungkapkan oleh Apkasi pada Rapat Panitia Kerja di hadapan para Menteri, “Senin (11/6) mendatang kami akan mengundang Menteri Keuangan, Menteri Bapenas, dan Mendagri dalam Rapat Panja Daerah, kami harapkan juga Apkasi dapat hadir dalam rapat tersebut,” ucapnya. (awa/jpnn)
JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mempersoalkan masalah transfer dana Daerah yang dikelolah oleh Pusat. Dalam Rapat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Cak Imin Pastikan PKB Mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Sandi AMPI Serukan Rekonsiliasi Pascapemilu: Bersatulah demi Indonesia Emas 2045
- Habib Aboe Tegaskan PKS dan PKB Siap Bekerja Sama di Pilkada Serentak 2024
- Tamil Selvan: Gugatan PDIP ke PTUN Tak Akan Tunda Pelantikan Prabowo-Gibran
- PDIP Masih Buka Pintu untuk Ahok di Pilkada Jakarta 2024, Tetapi
- Kader di Sumut Menilai Zulhas Sangat Pantas Kembali Memimpin PAN