Takut Anggaran Jebol, Bekasi Batal Gratiskan Pelayanan Kesehatan Kelas III

Takut Anggaran Jebol, Bekasi Batal Gratiskan Pelayanan Kesehatan Kelas III
Ilustrasi. Foto: dok jpnn

jpnn.com - CIKARANG PUSAT – Rencana menggratiskan pelayanan kesehatan kelas III di seluruh rumah sakit di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, gagal terealisasi. Rencana yang digagas Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin itu dikhawatirkan akan membuat anggaran daerah jebol.

Gagalnya rencana itu dikarenakan adanya kekhawatirkan akan membludaknya pasien yang ingin mendapat pelayanan kesehatan gratis. Namun rencana itu diganti dengan Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Standarisasi Institusi Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Alamsyah, mengatakan integrasi BPJS PBI bertahap sudah dilaksanakan pada Juni dan Juli. Dalam kurun waktu dua bulan itu sudah ada sekitar 73 ribu peserta. Sedangkan pada Agustus tahun ini diprediksi akan ada sekitar 13.223 peserta. 

“Jadi bukannya tidak dilaksanakan tetapi diganti dengan yang lebih elegan lagi dengan kepesertaan Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS PBI dan pemda yang membayarnya juga,” katanya.

Dikatakan Alam, kepesertaan Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS PBI dilaksanakan secara bertahap karena database kependudukan Kabupaten Bekasi yang masih lemah, sehingga banyak masyarakat yang belum memiliki E-KTP.

“Kan syarat untuk masuk kepesertaan BPJS PBI itu harus mempunyai NIK sesuai E-KTP makanya masih banyak yang belum memiliki, untuk yang belum memiliki itu yang mendapat bantuan Jamkesda dan gratis di kelas III, jadi lebih elegan,” tuturnya.

Data peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan BPJS PBI diperoleh dari Dinas Sosial. Kata Alam, data tersebut diperoleh setiap bulan sehingga, hampir setiap bulan peserta program tersebut terus berambah.

“Targetnya kan 100 ribu orang untuk integrasi peserta Jamkesda menjadi peserta BPJS PBI sesuai yang disetujui oleh DPRD dan pembayaran ini dari iuran bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Bekasi dan Banprov dengan komposisi 60 persen APBD dan 40 persen Banprov,” jelasnya. (dho/dil/jpnn)


CIKARANG PUSAT – Rencana menggratiskan pelayanan kesehatan kelas III di seluruh rumah sakit di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, gagal terealisasi.


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News