Tanggapi Indeks Persepsi Polri, Profesor Romli: Merendahkan Kebijakan Prabowo

Narasi Politik dan Ancaman Hukum

Di balik perdebatan metodologis, terdapat dimensi politik dan hukum yang tidak kalah serius. Publikasi dan penyebaran hasil survei IndexMundi ini telah memicu diskusi mendalam mengenai batas antara kebebasan berpendapat, kritik kebijakan yang konstruktif, dan penyebaran informasi yang berpotensi menyesatkan publik.

Guru Besar Hukum Pidana yang juga merupakan salah satu arsitek reformasi hukum Indonesia ini secara eksplisit menyatakan bahwa survei semacam itu memiliki tendensi politis yang bertujuan melemahkan legitimasi dan wibawa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan publik harus dilandasi pada kajian ilmiah yang sahih, bukan oleh data persepsi yang tidak terverifikasi yang kemudian didistribusikan seolah-olah sebagai kebenaran empiris.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa komitmen terhadap pemberantasan korupsi bersifat menyeluruh tanpa pandang bulu — tidak ada institusi, golongan, atau individu yang mendapatkan perlakuan istimewa.

Pemerintah justru menilai bahwa upaya reformasi internal Polri yang sedang berjalan perlu didukung dengan narasi yang konstruktif, bukan dilemahkan oleh data yang cacat secara metodologis.

Pada akhirnya, polemik ini menjadi cermin pentingnya literasi data dan literasi hukum di kalangan masyarakat luas. Setiap klaim statistik — terutama yang berasal dari lembaga asing dan menyangkut institusi negara — harus diverifikasi secara kritis sebelum diterima dan disebarkan.

Integritas wacana publik adalah tanggung jawab bersama antara akademisi, media, pemerintah, dan masyarakat sipil.(fri/jpnn)