Tanggapi Isu Tokopedia Tutup, BPKN: Konsumen Tak Boleh Diam
jpnn.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menanggapi isu yang beredar terkait Tokopedia yang akan tutup dan beralih ke TikTok Shop.
Dia mengungkapkan akan terus memantau perkembangan kasus dan siap berkoordinasi dengan kementerian serta regulator.
Hal itu untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan konsumen di tengah transformasi ekosistem perdagangan digital nasional.
“Konsumen tidak boleh diam. Negara hadir melalui BPKN untuk memastikan hak-hak konsumen digital tetap terlindungi,” ujar Ketua BPKN Mufti Mubarok dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Diketahui banyak pengguna Tokopedia saat ini masih memiliki paket berbayar Tokopedia PLUS, layanan premium yang menawarkan bebas ongkos kirim tanpa batas, pengiriman lebih cepat, serta diskon eksklusif dengan biaya langganan sekitar Rp150-Rp300 ribu untuk enam bulan, atau dapat lebih rendah dalam periode promosi tertentu.
Mufti menegaskan setiap perubahan model bisnis, merger, maupun penutupan platform digital tidak boleh merugikan konsumen, terutama konsumen yang telah membayar layanan di muka.
Dia mengimbau para pelanggan agar aktif melindungi haknya dengan beberapa opsi yang dapat dilakukan, seperti menyimpan bukti pembayaran dan detail berlangganan Tokopedia PLUS, dan terus memantau pengumuman resmi dari Tokopedia maupun TikTok Shop.
“Segera mengajukan komplain tertulis jika hak layanan tidak dipenuhi, dan laporkan ke BPKN atau lembaga perlindungan konsumen jika tidak ada penyelesaian yang adil,” kata Mufti.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menanggapi isu yang beredar terkait Tokopedia yang akan tutup dan beralih ke TikTok Shop.
- Sakha Coffee Perluas Pasar Kopi Nusantara Bersama #BeliLokal Tokopedia dan TikTok Shop
- Penjelasan Lengkap soal Dugaan PHK Massal pada Pegawai Tokopedia
- Respons Isu PHK Karyawan Tokopedia, Penasihat Khusus Presiden Bakal Temui Manajemen
- Juru Bicara TikTok Buka Suara Soal Rumor PHK 90 Persen Karyawan Tokopedia
- Panja Industri AMDK DPR Ingatkan BPKN Jangan Asal Klaim Aduan Soal Isu Galon Kotor
- Kampanye Negatif AMDK Marak, Legislator Dorong Penguatan Informasi BPKN & BPOM
JPNN.com




