Telusuri Penyimpangan Anggaran, KPK akan Sidak Pemda

JAKARTA - KPK dalam waktu dekat berencana akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke daerah-daerah. Ini berkaitan dengan penggunaan anggaran oleh masing-masing pemerintah daerah, yang dilaporkan telah banyak menyimpang. Demikian antara lain diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, M Jasin, Senin (29/11).

Pernyataan ini diungkapkan Jasin, menyusul keterangan yang disampaikan oleh Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Yunus Husein, dalam sebuah seminar dua hari lalu, di Jakarta Media Center. Menurut Yunus, pihaknya mendapati ada ribuan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran oleh pemda. Bahkan menurutnya, ada DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang disalurkan ke rekening milik pribadi para kepala daerah.

"Sepenuhnya kita menampung dari hasil analisis PPATK. Dan bahkan KPK juga ada rencana untuk melakukan sidak yang berkaitan dengan penggunaan anggaran oleh masing-masing pemda dari kabupaten/kota dan provinsi," ujar Jasin.

Jika melihat kasus-kasus yang ditangani KPK selama ini, menurut Jasin pula, sebagian besar memang berasal dari miss alocation (kesalahan alokasi) berbagai macam sumber dana yang dipakai oleh pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi. Lantas, kapan sidak itu akan dilakukan? Untuk ini, Jasin tidak menyebutkan waktu yang pasti.