Tidak Boleh PHK PPPK & PPPK Paruh Waktu Selama Masa Transisi, Pemda Jangan Mbalelo
jpnn.com, JAKARTA - Tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) PPPK dan PPPK paruh waktu selama masa transisi. Pemda diminta jangan mbalelo.
Menurut Sektretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menegaskan hal tersebut dalam surat edaran (SE) terbarunya.
"Kami melihat SE Mendagri No.800.1.13.2/8000/SJ tentang Keberlanjutan PPPK dan PPPK Paruh Waktu intinya adalah tameng agar tidak di-PHK," kata Ratna kepada JPNN, Sabtu (10/10/2026).
Ratna mengungkapkan GTKN telah mencermati isi SE Mendagri yang diterbitkan 6 Oktober 2026. GTKN memberikan tanggapan sebagai berikut:
1. Dilarang PHK!
Gubernur/bupati/wali kota sebagai PPK dilarang memutus hubungan kerja PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang kontraknya habis Oktober, November, Desember 2025 wajib diperpanjang sampai Desember 2026, kecuali empat alasan: pensiun (BUP), mengundurkan diri, pelanggaran disiplin berat inkrah, meninggal.
2. Wajib Evaluasi Objektif
Tidak boleh asal putus, harus evaluasi kinerja yang objektif, terukur, terdokumentasi untuk yang kontraknya sampai Desember 2025.
Sekjen DPP GTKN Ratna Purwakesi mengingatkan tidak boleh PHK PPPK dan PPPK Paruh Waktu selama masa transisi, pemda jangan mbalelo
- Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Tito Minta Pemda Dukung Perlinsos
- 5 Berita Terpopuler: Tidak Banyak Bicara, Dasco Temukan Banyak Masalah Termasuk soal PPPK, Sebentar Lagi Tasyakuran Akbar
- Munas AMP Sukses, Siapkan Tasyakuran Akbar 45 Ribu ASN PPPK Lintas Jabatan
- 5 Berita Terpopuler: Ratusan Pemda Dikumpulkan Bahas PPPK Paruh Waktu, Apakah Ini Pertanda? Siapkan Diri ikut Seleksi CPNS
- PPPK Paruh Waktu Enggak Bakal Gelisah Lagi
- Dasco Berperan Penting Menyelesaikan Banyak Masalah Termasuk soal PPPK, Layak jadi Wapres
JPNN.com




