Tinjauan Yuridis-Sosial Terhadap Abolisi dan Amnesti Dalam Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

Dua bentuk pengampunan hukum ini sering kali menjadi perbincangan publik karena menyentuh ranah penegakan hukum dan keadilan.

Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk pada prinsip-prinsip hukum, syarat formil, dan kontrol konstitusional melalui pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lalu seperti apa format hukum yang berlaku dalam peristiwa ini. Menarik tentunya untuk dapat kita kaji atau analisa tentang bagaimana framework yuridis terhadap penggunaan kewenangan atau hak tersebut

Abolisi dan Amnesti dalam UUD 1945

Pasal 14 UUD 1945 mengatur sebagai berikut: 

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Abolisi dan amnesti berbeda dari grasi. Amnesti dan Abolisi bersifat kolektif dapat bernuansa politik, sehingga pertimbangan DPR bersifat wajib sebagai bentuk kontrol demokratis terhadap kekuasaan eksekutif.