Tolak Gakin Dikelola Swasta

JAKARTA - Politisi Kebon Sirih mewarning Pemprov DKI untuk mengelola asuransi gakin (keluarga miskin) sendiri. Mengingat dana gakin sebesar Rp 413 miliar bukan dana yang sedikit. Sementara, jika asuransi diserahkan kepada swasta, orientasi bukan lagi pelayanan. Namun, lebih mengedepankan keuntungan. 

  

“Di manapun, yang namanya swasta itu pasti orientasinya profit. Bukan pelayanan,” ujar Anggota Komisi E Jhonny Simanjuntak, kemarin. Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme program jaminan sosial kesehatan di DKI, perlu dibentuk badan pengawas yang terdiri dari perwakilan masyarakat serta anggota dewan.

Dikatakan, badan tersebut nantinya yang akan mengawasi pelaksanaan program jaminan sosial tersebut. Selama ini, dengan tanpa pengawas khusus, pelaksanaan progran jaminan kesehatan untuk warga miskin tidak bisa dikontrol. Rumah sakit masih saja ada yang berani menolak pasien, melakukan diskriminasi, atau bahkan menahan pasien hanya lantaran tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Padahal, biaya kesehatan warga miskin sudah ditanggung seluruhnya oleh pemerintah melalui anggaran gakin.

 

Kasubag Perencanaan Anggaran Dinkes DKI Yuditha Endah menyatakan, jumlah pemegang kartu Gakin sebanyak 160.880 per kepala keluarga (KK). Anggaran JPK Gakin, SKTM dan Bencana dalam APBD DKI 2010 dianggarkan sebesar Rp 413 miliar. Hingga saat ini baru terserap sebesar 35 persen atau sebanyak Rp 144,55 miliar. Dana yang tersisa hanya Rp 268,45 miliar.