Transisi Energi Perlu Mempertimbangkan Kearifan Lokal

Di Sumatera Barat, persoalan transisi energi disebut bukan semata pada aspek teknologi, melainkan juga pada tata kelola.

Direktur LBH Padang, Diki Rafiqi, menilai konflik dalam proyek energi, seperti PLTP di Gunung Talang, muncul karena minimnya keterlibatan masyarakat sejak tahap awal. 

"Akibatnya, proyek energi skala besar rentan dipandang sebagai bentuk eksploitasi sumber daya alam yang mengorbankan warga," kata Diki.

Peneliti Center for Agrarian and Environmental Justice Universitas Andalas, Apriwan, mengatakan tantangan transisi energi di daerah juga dipicu oleh ketidaksinkronan antara desain kebijakan nasional yang sentralistik dengan kondisi lokal. 

Dari analisis sejumlah proyek energi baru terbarukan di Sumatera Barat, Dia menemukan persoalan berupa resistensi sosial, konflik tanah ulayat, krisis kepercayaan, hingga ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. 

Menurut Apriwan, kondisi tersebut tidak seharusnya dibaca sebagai penolakan terhadap transisi energi, melainkan sebagai sinyal adanya kesenjangan keadilan dalam tata kelola energi. 

"Transisi energi yang adil perlu mengintegrasikan kerangka global dengan nilai-nilai lokal, seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, serta Salingka Nagari," ucap Apriwan.

Sementara itu, Onrizal dari Green Justice Indonesia menyebut transisi energi berkeadilan di Sumatera Utara bukan hanya mandat nasional, tetapi juga peluang strategis untuk membangun ekonomi hijau yang lebih adil sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.