UP Cetak 3 Doktor Ilmu Hukum, Angkat Isu Korupsi hingga Masalah Perubahan Iklim

jpnn.com, JAKARTA - Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila (UP) kembali memperkuat kontribusinya dalam pembangunan hukum nasional dan internasional.

Melalui Sidang Promosi Doktor yang digelar pada 27-28 Februari 2026, universitas ini resmi melahirkan tiga doktor baru yang membawa gagasan segar bagi dinamika hukum kontemporer.

Sidang terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Sidang dan juga Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Sekretaris Sidang Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H., serta Ketua Penguji Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. ,serta para penguji lainnya. 

"Sidang ini sekaligus menegaskan komitmen Universitas Pancasila dalam menjaga kualitas pendidikan doktoral serta melahirkan pemikir-pemikir hukum yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan bangsa," kata Rektor UP yang juga Ketua Sidang, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., Sabtu (28/2).

Dia mengatakan, tiga promovendus berhasil mempertahankan disertasi mereka setelah melalui proses akademik yang ketat di hadapan dewan penguji.

Keberhasilan ini makin mempertegas posisi Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan integritas akademik.

Lulusan pertama, Dr. Didi Sunardi, S.H., M.H., menyoroti urgensi pembaharuan hukum mengenai Justice Collaborator.

Dalam disertasinya, dia menekankan perlunya penataan ulang regulasi guna mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan tetap berlandaskan pada kerangka Negara Hukum Pancasila.