Versi Ganjar, Tidak Mudah Mewajibkan Capres Ikut Kaderisasi Partai
"Ya, bahkan pada saat itu dibikin kursus kader khusus perempuan. Sampai hari ini kami punya Sekolah Partai yang ada di Lenteng Agung," ujar dia.
Sebelumnya, KPK mengusulkan capres dan cawapres atau calon kepala daerah yang akan berkontestasi sebaiknya berasal dari kaderisasi partai.
KPK bahkan mendorong persyaratan demikian masuk dalam Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
“Persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul yang berasal dari sistem kaderiasi partai,” demikian laporan Direktorat Monitoring KPK pada Kamis (23/4/2026).
KPK merekomendasikan persyaratan calon presiden dan calon kepala daerah berasal dari sistem kaderisasi partai berdasarkan temuan bahwa belum ada standar sistem kaderisasi yang terintegrasi. (ast/jpnn)
Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut sebuah partai bisa saja mengusung capres atau cawapres yang bukan berasal dari internal.
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan
- Catatan dari ASEAN Future Forum 2026, Masa Depan Kerja Sama Partai Politik di Asia Tenggara
- PDIP di Luar Pemerintahan, Deddy: Itu Bukan Ambigu
- Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Utama, Dongkrak Citra Positif PSI
- Ganjar Klaim Sikap PDIP Sudah Jelas, Tidak Ada Istilah Abu-Abu
- KPU Jakarta Timur Dorong Partai Politik Memperbarui Data
- Anis Matta Optimistis Partai Gelora Lulus ke Senayan pada Pemilu 2029
JPNN.com




