Visi Ekonomi Tiga Capres Abaikan Konstitusi

JAKARTA - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, menilai bahwa visi kebijakan ekonomi yang dibeberkan oleh ketiga pasang calon presiden (capres) yang akan bertarung 8 Juli mendatang sebagai sesuatu yang ahistoris. Hal itu menurutnya karena tidak sejalan dengan amanat konstitusi (UUD 1945).

"Konsep ekonomi ketiga capres masih jauh dari amanat Pasal 33 (1) UUD 1945, di mana ekonomi kerakyatan itu berpijak pada tiga pilar pelaku ekonomi kerakyatan yakni koperasi, BUMN dan swasta," kata Ichsanuddin Noorsy, dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk "Ekonomi Neolib dan Kerakyatan Capres-Cawapres 2009", di press room DPR RI, Jakarta, Jumat (29/5). Selain Ichsanuddin, turut tampil di sana tim sukses Mega-Pro, Hasto Kristianto (PDIP), serta tim sukses SBY-Boediono, Zulkiflimansyah (PKS).

Menurut Ichsannudin, Mega-Pro hanya menempatkan koperasi di prioritas terakhir dan kecil. Sehingga katanya, belum terlihat konsep ekonomi kerakyatan. "Kampanye Presiden AS Barack Husein Obama menegaskan melindungi konstitusi. Lalu, apakah pemerintah selama ini menjalankan konstitusi. Itulah yang tidak dijawab para capres," tuturnya.

Lebih jauh, mantan anggota DPR RI dari FPG itu menyebutkan, dari berbagai kebijakan ekonomi dan UU yang disahkan oleh DPR dan pemerintah seperti rekapitalisasi perbankan, UU BUMN, pertanahan dan lainnya, itu yang mendapatkan manfaat bukanlah rakyat. "Tapi sebesar-besarnya untuk asing. Jadi, ekonomi kita masih terintervensi oleh asing," tukasnya.