Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Penanganan Krisis Iklim Jadi Prioritas Nasional

Persoalan lingkungan lain yang disampaikan Doktor Ilmu Politik UI ini adalah penanganan sampah.

Saat ini, kata Eddy, Indonesia baru mampu mengelola 40 persen sampah, yang sebagian besar berasal dari rumah tangga dan pasar, berupa sisa makanan serta plastik.

“TPA Bantar Gebang sekarang tingginya setara gedung 17 lantai. Selain di Bantargebang, masalah sampah meluas menjadi isu lingkungan, sosial hingga kesehatan. Sekarang saja misalnya kita bisa lihat tidak ada sungai di Indonesia yang ini bersih dari sampah,” ungkap Eddy.

Dalam upaya menjadikan krisis iklim sebagai prioritas nasional, Eddy Soeparno menyampaikan dirinya bersama Fraksi PAN DPR menginisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

“Alhamdulillah RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sudah ditetapkan menjadi Prolegnas 2026. Karena itu ke depan kami membuka ruang diskusi, aspirasi dan juga masukan untuk penyempurnaan RUU ini termasuk di dalamnya meminta masukan dari kalangan kampus,” terangnya.

Waketum PAN ini menyampaikan tantangan yang dihadapi Indonesia hanya dapat dijawab dengan komitmen kolektif, keberanian mengambil kebijakan berorientasi jangka panjang, serta kolaborasi lintas sektor demi masa depan yang berkelanjutan.

“Persoalan iklim menyentuh kehidupan kita semua. Karena itu, saya sangat terbuka untuk kolaborasi dan kerja bersama lintas sektor. Ini bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga persoalan keberlangsungan bangsa,” pungkas Eddy.

Untuk diketahui, selain Eddy Soeparno, hadir pula pembicara lain yakni Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli, serta Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Prof Ujang Komarudin. (mrk/jpnn)