WALHI Desak Pemerintah Evaluasi Izin Korporasi terkait Karhutla

Dia menilai pemerintah perlu menyelesaikan akar persoalan karhutla dan tidak hanya berfokus menyudutkan masyarakat yang melakukan aktivitas pertanian maupun perladangan.

Menurut Indra, pemerintah juga perlu melakukan pengawasan, evaluasi, serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang konsesinya terbakar agar kejadian serupa tidak terus berulang.

"Jangan hanya gertak saja, tetapi harus dibuktikan. Fakta di lapangan, data dan bukti area konsesi terbakar sudah banyak. Tunggu apa lagi," ujarnya.

WALHI juga mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah dan penegakan hukum terhadap korporasi, terutama perusahaan yang disebut memiliki riwayat kebakaran berulang tetapi masih menjalankan kegiatan usahanya.

Indra mengatakan pemerintah harus berani memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin apabila ditemukan pelanggaran dan kelalaian perusahaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

WALHI berharap langkah konkret pemerintah dapat memutus siklus kebakaran berulang di wilayah konsesi sekaligus mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat Kalbar.(Ant/JPNN)

Yuk, Simak Juga Video ini!