Wali Kota Munafri Minta Ribuan PPPK Tetap Bekerja dengan Tenang, Tidak Ada yang Dirumahkan

jpnn.com - MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Munafri Arifuddin memastikan bahwa tidak ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan dirumahkan.  Wali Kota Munafri memilih untuk tetap mempertahankan PPPK yang semuanya dinilai berkinerja baik. 

"Apa pun kebijakan, tak ada yang dirumahkan dan tidak ada pemangkasan. Bagi kami, tenaga PPPK adalah pahlawan yang bekerja untuk keluarga dan masyarakat. Mereka wajib kami pertahankan di pemerintah kota," ujarnya di Makassar, Jumat (3/4).

Wali Kota Munafri mengakui adanya tekanan kebijakan fiskal dan pembatasan belanja pegawai. Namun, dia menambahkan, Pemkot Makassar tidak hanya berpikir soal efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup para pegawai yang menjadi garda terdepan pelayanan publik tetap terjaga.

Dia menyatakan PPPK merupakan bagian penting dalam roda pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga keberadaannya harus dipertahankan.

Wali Kota Munafri mengaku banyak daerah menghadapi kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

“Kami tetap berupaya mencari solusi agar bagaimana mereka tetap bekerja dan menghidupi keluarganya, bukan dengan mengurangi atau merumahkan. Kami bisa menggenjot berbagai strategi yang salah satunya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD)," katanya.

Appi, sapaan akrab Munafri Arifuddin, mengatakan Pemkot Makassar akan membuka ruang-ruang ekonomi baru, serta mengoptimalkan sektor pajak daerah.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa keberpihakan pada masyarakat, khususnya para PPPK, bukan sekadar janji, tetapi diwujudkan melalui kebijakan nyata.