Walikota Protes KPK dan BPK
Terkait Masalah 'Fee' dari BPD
Selasa, 26 Januari 2010 – 19:38 WIB
Wakil Walikota Jambi, M Sum Indra, mengaku turut prihatin atas aturan yang berbeda tersebut. Apalagi katanya, lantaran sudah ada korbannya di Jawa Barat. "Kami sudah sepakat (untuk) meminta penegasan dari pusat. Jangan sampai kepala daerah dipenjara gara-gara kebijakan yang berbeda di pusat. Jadi, siapa yang harus kami dengarkan?" tukasnya. (gus/jpnn)
Baca Juga:
JAKARTA - Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa fee (honor) bagi kepala daerah atas jabatannya sebagai dewan pembina di Bank Pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Jalan Trans Papua Terputus Gegara Longsor & Hujan Intensitas Tinggi
- KPK Cecar Dirut EKI Satrio Wibowo soal Pengadaan APD Covid-19
- Jalan Trans Papua Terputus, Lihat nih!
- Calon Jemaah Haji Diminta Tak Takut Lakukan Vaksin Miningitis
- Kemajuan Teknologi Digital RRC Berpotensi Hadirkan Ancaman
- Sumber Daya Air Bakal Jadi Prioritas Pembangunan IKN