Walikota Protes KPK dan BPK

Terkait Masalah 'Fee' dari BPD

Walikota Protes KPK dan BPK
Walikota Protes KPK dan BPK
Wakil Walikota Jambi, M Sum Indra, mengaku turut prihatin atas aturan yang berbeda tersebut. Apalagi katanya, lantaran sudah ada korbannya di Jawa Barat. "Kami sudah sepakat (untuk) meminta penegasan dari pusat. Jangan sampai kepala daerah dipenjara gara-gara kebijakan yang berbeda di pusat. Jadi, siapa yang harus kami dengarkan?" tukasnya. (gus/jpnn)
Berita Selanjutnya:
Apeksi Tuntut DAU 70 Persen

JAKARTA - Pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa fee (honor) bagi kepala daerah atas jabatannya sebagai dewan pembina di Bank Pembangunan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News