Warisan Sumitro yang Terlupakan: Peletak Fondasi Jutaan Hektare Kebun Karet Rakyat Indonesia

Cara pandang tersebut kemudian tercermin dalam arah pembangunan perkebunan nasional pada dekade berikutnya. Ketika pemerintah mulai mengembangkan Program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada pertengahan 1970-an, orientasinya tidak hanya memperluas perkebunan milik negara maupun perusahaan swasta. Pemerintah justru membangun sebuah model kemitraan yang memungkinkan jutaan keluarga petani memiliki kebun produktif atas nama mereka sendiri, sementara perusahaan bertindak sebagai inti yang menyediakan bibit unggul, pendampingan teknis, pembiayaan, dan jaminan pemasaran hasil panen. Pola ini menjadi salah satu inovasi kelembagaan terpenting dalam sejarah pembangunan perkebunan Indonesia.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, skema PIR merupakan perubahan yang sangat mendasar. Jika pada masa sebelumnya masyarakat lebih banyak berperan sebagai penyedia tenaga kerja di perkebunan besar, melalui pola PIR mereka berubah menjadi pemilik aset produktif yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kebunnya.

Perusahaan tidak lagi semata-mata menjadi pemilik lahan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil petani. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Sumitro bahwa pembangunan ekonomi harus menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki dan mengembangkan aset produktif, bukan hanya menjadi bagian dari proses produksi.

Hubungan antara SIR dan PIR juga menunjukkan bagaimana pembangunan industri dan pembangunan pertanian dapat berjalan secara terpadu. Industri SIR menciptakan permintaan yang stabil terhadap bokar hasil kebun rakyat, sedangkan Program PIR menjamin tersedianya pasokan bahan baku yang semakin berkualitas bagi industri pengolahan.

Dengan demikian, pembangunan industri dan pembangunan kebun rakyat tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat dalam satu rantai nilai nasional. Sederhananya, SIR membangun pasar dan nilai tambah, sedangkan PIR membangun produksi dan kesejahteraan petani.

Hasil dari pendekatan tersebut terlihat jelas hingga saat ini. Indonesia memiliki sekitar 3,6 juta hektare perkebunan karet, dan sekitar 85 persen diantaranya merupakan kebun milik rakyat. Artinya, lebih dari 3 juta hektare kebun karet Indonesia dimiliki dan dikelola oleh petani kecil. Jutaan hektare kebun tersebut tidak lahir dalam waktu singkat, melainkan merupakan hasil dari kebijakan yang secara bertahap membangun industri, menciptakan pasar, memperkuat kelembagaan, dan memperluas kepemilikan aset produktif di tangan masyarakat.

Lebih dari lima puluh tahun kemudian, Standard Indonesian Rubber (SIR) masih menjadi tulang punggung ekspor karet Indonesia. Pada 2024, Indonesia mengekspor sekitar 1,58 juta ton karet spesifikasi teknis dengan nilai sekitar US$2,82 miliar. Di sisi lain, sektor perkaretan nasional menghadapi tantangan baru berupa rendahnya produktivitas kebun rakyat, banyaknya tanaman tua yang membutuhkan peremajaan, fluktuasi harga, serta meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek keberlanjutan, ketertelusuran (traceability), dan kepastian mutu produk.

Kini, estafet sejarah itu seolah kembali berlanjut. Sebagai putra Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia di tengah tantangan baru sektor perkaretan nasional. Banyak pelaku usaha, petani, akademisi, dan pemangku kepentingan berharap semangat pembaruan yang pernah dirintis Sumitro dapat dilanjutkan melalui kebijakan yang memperkuat daya saing industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.