Ya, Demi Memperkuat Posisi Kemendagri

jpnn.com - RAUT wajahnya selalu segar, tersirat selalu ada optimisme. Tapi, Senin (25/1) malam, Bahtiar Baharudin tepar. Kabag Perundang-undangan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) itu tidak keluar kamar dari sebuah hotel di Malang.

“Pak Bahtiar kecapekan, mau istirahat,” ujar seorang stafnya, malam itu. Ya, hari itu rombongan kecil dari Ditjen Polpum Kemendagri sudah tiba di Malang, untuk acara sosialisasi dan uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan pemerintahan umum, esok harinya.

Bahtiar merupakan sosok penting di balik perumusan RPP, yang merupakan amanat pasal 25 UU Pemda itu. Alumni Insititut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu nyaris waktunya tersisa untuk menggodok RPP yang ditargetkan disahkan Maret mendatang itu.

Jangan berharap ruang kerja pria bergelar doktor itu sepi tatkala hari sudah senja. Di ruang kerjanya, ditemani sejumlah staf, Bahtiar sudah biasa pulang malam. Bahkan tatkala para stafnya satu per satu pamitan, dia masih kerja . Pernah suatu saat JPNN menemaninya, ketika gedung kemendagri sudah sepi.

Sebelumnya, saat masih menjadi Kasubdit Ormas, Bahtiar juga yang terlibat aktif dalam perumusan UU Organisasi Kemasyarakatan, UU Nomor 17 Tahun 2013. Kini, di jabatannya yang baru itu, dia lagi-lagi berkutat dalam penyusunan regulasi penting. Yakni RPP pelaksanaan pemerintahan umum, yang akan menjadi payung hukum pengalihan Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi instansi vertikal, di bawah kemendagri.

“PP ini sangat penting karena akan memperkuat posisi kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri, seperti yang disampaikan Pak Mendagri,” ujar Bahtiar, malam itu.

Mirip seperti ketika menyusun UU Ormas, kali ini Bahtiar juga tak segan minta masukan dari berbagai kalangan, terutama akademisi, termasuk juga wartawan. Luasnya jaringan Bahtiar, yang sudah terbangun sejak menjadi kasubdit ormas, tampaknya menjadi tambahan modal baginya dalam menyusun RPP pelaksanaan pemerintahan umum.

“Masukan dari banyak kalangan sangat penting agar begitu PP ini nanti disahkan bisa mendapat dukungan seluruh pihak sehingga  bisa langsung operasional,” kata Bahtiar.