Yayasan Trisakti Laporkan Hakim

JAKARTA - Yayasan Trisakti selaku pihak tergugat melaporkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Jaktim) yang menangani kasus perdata sengketa pengelolaan Universitas Trisakti (Usakti) ke Komisi Yudisial (KY) sehubungan dengan perilaku, penilaian hukum dan profesional hakim. Majelis hakim tersebut  adalah Marhalam Purba SH MH sebagai ketua majelis dan anggotanya I Nyoman Karma SH serta Hari Budi Setianto SH MH. Menurut kuasa hukum yayasan Trisakti, Amiruddin mengatakan, pihaknya menilai majelis hakim tidak netral selama persidangan sampai memutus perkara tersebut.

"Pertimbangan hukum putusan sangat berat sebelah, hanya alat bukti berupa saran penggugat yang dipertimbangkan. Bahkan  jarak waktu antara sidang penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak dengan sidang pembacaan putusan hanya tujuh hari," ujar Amiruddin saat melaporkan pengaduan di gedung KY, Selasa (23/8).

Dibeberkanya, dugaan pelanggaran itu muncul setelah majelis hakim  mempertimbangkan dua surat bukti palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh  Inspektorat Jenderal Kemendiknas. Surat palsu itu adalah surat Inspektorat Jenderal Kemendiknas No.189/B/LL/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang Pengelolaan Usakti dan telah dibantah keberadaannya oleh surat Inspektorat Jenderal Kemendiknas nomor 1002/F/LL/2011 tanggal 25 Mei 2011.

Bukti palsu kedua lanjut Amir adalah Surat Inspektorat Jenderal Kemendiknas no.120/B/LL/2010 tanggal 17 Maret 2010 tentang pengurusan aset Usakti yang dibantah surat Inspektorat Jenderal Kemendiknas nomor 1439/F/LL/2011 tanggal 11 Agustus 2011.      "Penggunaan alat bukti palsu ini sudah saya laporkan ke Mabes Polri dan saat ini sudah masuk pemeriksaan terhadap pihak pelapor," jelasnya.